Menko Airlangga kemudian menjelaskan, pelaku UMKM di Indonesia sangat didominasi oleh unit usaha mikro, hampir 99,99% share unit UMKM merupakan usaha mikro, sehingga program-program pemerintah dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha mikro akan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah terus mendorong Program PEN bagi pelaku usaha UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memberikan kemudahan bagi UMKM melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti kemudahan untuk pendirian usaha dan mendapatkan sertifikasi halal.

Dalam rangka PEN, Pemerintah telah menganggarkan Rp184,83 triliun atau 26,4% untuk dukungan UMKM dari total anggaran PEN 2021 senilai Rp 699,43 triliun. Anggaran tersebut meningkat dari anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp173,17 triliun.

Program KUR juga diberikan dengan suku bunga murah berupa subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga 31 Desember 2021, penundaan angsuran pokok KUR, relaksasi kebijakan KUR, serta peningkatan plafon KUR di 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.

“Untuk itu, Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan,” tuturnya.

Dengan penguatan UMKM tersebut diharapkan stabilitas ekonomi terutama di wilayah Yogyakarta ini dapat tercapai. Salah satu wujud implementasinya adalah acara yang diadakan hari ini bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Terima kasih atas inisiatif BRI dalam menyelenggarakan acara yang sangat baik ini sebagai upaya penguatan UMKM di masa pandemi. Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan fokus penyelamatan UMKM di masa pandemi sebagai bagian strategis dari Program PEN,” pungkasnya.

(GRY/Redaksi)