Aksi tersebut menuntut pemberian paket pekerjaan dari Bupati Teluk Bintuni. Aksi ini dipimpin oleh Tobias Igori dan diikuti sekitar 15 orang masyarakat Moskona.

Selain itu, turut hadir pula dalam aksi tersebut ialah Agustinus Orocomna selaku sekretaris LMA Moskona, dan Markus Orocomna selaku tokoh masyarakat Moskona.

Pukul 13.15 Wit, ada sekitar 15 orang masyarakat Moskona berkumpul di depan Kantor DPRD Teluk Bintuni sementara, membawa pamflet bertuliskan “Kami masyarakat minta Janji Bupati Teluk Bintuni terkait paket masyarakat yang dijanjikan Bupati”.

Massa menuntut agar segera meminta pertanggungjawaban Bupati Teluk Bintuni terkait paket masyarakat senilai 1 Miliar tahun anggaran 2020.

Apkam Polres Teluk Bintuni dipimpin AKP Alexsander Saputra SIK selaku Kabagops Polres Teluk Bintuni, kemudian tiba di Kantor DPRD Teluk Bintuni sementara. Dan pada pukul 13.25 Wit, Simon Dowansiba selaku Ketua DPRD Teluk Bintuni, bersama anggota DPRD Teluk Bintuni menemui massa.

“Kami Masyarakat Teluk Bintuni mendesak anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni agar segera meminta pertanggung- jawaban bupati Teluk Bintuni terkait paket masyarakat senilai 100 milyar pada tahun anggaran 2020,” ujar massa.

“Kami tim koordinator wilayah dan Tim Distrik serta ketua- ketua posko se Kabupaten Teluk Bintuni meminta kepada bupati teluk bintuni agar membubarkan tim sukses tingkat kabupaten yang telah menggunakan kapasitas untuk mengklaim semua paket pekerjaan di semua dinas,”

“Kami masyarakat Teluk Bintuni meminta kepada Ketua BPK RI provinsi papua barat agar mengaudit anggaran paket masyarakat tahun anggaran 2020 karena diatas kertas atas nama paket masyarakat tetapi di lapangan tidak ada realisasi,” ujar massa.

Markus Orocomna kemudian memberikan tanggapan terkait tuntutan massa tersebut, menyebutkan bahwa paket ini muncul dari Bupati. Bupati menjanjikan setelah pemilihan akan membagikan paket.

“Kami minta ketua DPRD menanyakan kepada Bupati paket itu sampai dimana. Kami beri kesempatan 3 hari,” ujar Marcus.

Selanjutnya, Ketua DPRD Teluk Bintuni akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati selaku pimpinan daerah dan Kepala Dinas PU.

“Aksi ini tidak adanya surat pemberitahuan kepada Kapolres, seharusnya buat dahulu surat pemberitahuan,” ujar ketua DPRD.

“Kami sampaikan bahwa Covid19 masih meningkat di Teluk Bintuni maka kita harus waspada. Kepala Badan keuangan menyampaikan bahwa paket sudah siap namun transfer belum masuk. Terkait acara syukuran sebenarnya sudah direncanakan yang salah satu agendanya membubarkan tim pemenangan,” tandasnya.

Aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Teluk Bintuni terjadi secara spontanitas tanpa ada pemberitahuan ataupun izin dari pihak Polres Teluk Bintuni.

Aksi tersebut dilatarbelakangi kekecewaan pendukung PMK2 (Piet Kasihiw MT-Matret Kokop SH) yang telah dijanjikan paket pekerjaan sebelum pemilihan Bupati Teluk Bintuni 9 Desember 2020. Massa menilai paket hanya diberikan kepada tim pemenangan inti saja.

Poswil Bintuni terus melaksanakan monitoring perkembangan situasi wilayah pasca terjadinya AUR di Kantor DPRD Teluk Bintuni.

(Amatus Rahakbaw/Redaksi)