Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyebut bahwa Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, terdapat sebanyak 115 ribu orang Kapuas Hulu menggantungkan hidup terhadap kratom dan sangat signifikan. 

Sementara tahun 2023 Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melarang kratom. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah harus memikirkan tata kelola kratom supaya hanya untuk diekspor.

Baca Juga : Kopi Liberika Jadi Komoditas Potensial Kalimantan Selatan

“Saya ajak Pak Bupati dan seluruh perangkat daerah Kapuas Hulu berupaya bersama-sama berupaya menunda pelarangan itu bisa di atas tahun 2040 sampai Kapuas Hulu bisa mencari solusi pengganti. Pak Bupati bisa ajukan atau buat bagaimana kratom ini ditata kelola hanya untuk ekspor,” kata Midji dari laman Kalbar Online, Rabu (7/7).

“Negara-negara Eropa yang berkepentingan dengan Betung Kerihun dan Danau Sentarum sebagai paru-paru dunia, paksa mereka untuk beli kratom kita, jangan dari Thailand. Sehingga Pak Bupati dan jajaran bisa memikirkan untuk pembangunan yang lain karena 115 ribu masyarakat Kapuas Hulu tidak terganggu perekonomiannya. Bapak bayangkan kalau kratom dilarang, ada 115 ribu yang harus Bapak pikirkan perekonomian mereka. Bayangkan itu, bagaimana Bapak harus menyusun RPJMD-nya. Kalau 115 ribu orang yang tergantung hidupnya dari kratom tahu-tahu dilarang, bagaimana itu?,” ujarnya.

Menurutnya, Kapuas Hulu harus mencari posisi tawar terhadap negara-negara di Eropa dengan kratom yang dimiliki.

Tanaman Kratom

Ayo Berlibur ke Labuan Bajo Bersama LABAHO!

“Kita harus paksa negara-negara Eropa untuk membeli hasil kratom Kapuas Hulu, kalau mereka ingin Danau Sentarum dan Betung Kerihun kita jaga. Kalau tidak (beli kratom), kita tidak bisa jamin hutan terjaga,” kata Midji.

Menurut Midji, hal itu menjadi suatu pemikiran yang harus dituangkan Bupati dalam RPJMD Kapuas Hulu 2021-2026. Sehingga dia pun meyakini dengan tata niaga atau tata kelola kratom yang baik, akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya yakin bapak dan jajaran bisa terus menggali PAD termasuk melalui tata niaga kratom itu bisa menghasilkan PAD,” tandasnya.

Sebelumnya, Midji menyebut, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki karunia yang sangat luar biasa. Dengan wilayahnya yang lebih luas dibandingkan Jawa Barat ditambah Banten namun memiliki 52 persen kawasan lindung yang punya daya tawar yang luar biasa. 

Di mana, di dalamnya terdapat Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum yang sudah ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Hal itu, kata Midji, seharusnya dapat dijadikan nilai tambah.

Untuk itu Midji menyarankan Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melibatkan semua akademisi, pemerhati lingkungan dan pihak terkait lainnya untuk mencari formula tata kelola kratom dalam rangka melindungi lingkungan.

“Pemerintah Provinsi Kalbar tahun ini mendapatkan bantuan dari lembaga dunia sekitar 1,5 juta USD karena soal lingkungan yang kita perhatikan. Kapuas Hulu, saya yakin juga bisa,” kata dia.

(PTW/Redaksi)