Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menyebut kebijakan ini bisa menimbulkan kesan negara tengah berbisnis dengan rakyat.

Dilansir Detikcom, Wahyudi mengatakan bahwa Ia bersyukur jika program vaksinasi gotong-royong ditunda, tapi jika belum maka perlu teriak lantang.

“Bahwa itu negara sudah nggak benar ini, berbisnis dengan rakyatnya," kata Prof Wahyudi saat dihubungi wartawan via Detikcom, Senin (11/7).

Wahyudi menyebut, kebijakan pemerintah yang menggulirkan vaksin berbayar tidak etis. Meskipun, kata Wahyudi, dengan dalih untuk mempercepat proses herd immunity.

"Seperti sudah sering disampaikan juga di media kebijakan untuk membuka vaksinasi berbayar entah itu namanya vaksin gotong-royong atau vaksin pelengkap atau apa itu sebenarnya seperti kita ketahui itu tidak etis dan kurang bijaksana," sebutnya.

"Jadi kalau kemudian dibisniskan nah ini menjadi masalah. Karena dengan demikian pemerintah tidak menyelenggarakan kepentingan umum, tidak menyelenggarakan hak atau istilahnya hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh sarana kesehatan bagi semua rakyat dan itu wajib dilaksanakan oleh negara," pungkasnya.

(Redaksi)