Namun akar konflik itu muncul kembali sehari sesudah Presiden China, Xi Jinping berjanji mewujudkan penyatuan kembali (reunification) di bawah komandonya, Sabtu 09 Oktober 2021 saat memperingati 110 tahun Revolusi Xinhai di Aula Besar Rakyat di Beijing.
Merespon hal itu, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen menentang sikap politis tersebut di mana Xi berupaya menyatukan kembali Taiwan sebagai Kesatuan Republik Tiongkok.
“Seharusnya sama sekali tidak ada ilusi bahwa rakyat Taiwan akan tunduk pada tekanan [China]” ucap Tsai dalam pidato Perayaan Hari Nasional di Taipei, di depan gedung Kepresidenan (10/10/21).
Seperti dilansir Aljazeera.com, kemarahan Taiwan dengan China bermula ketika China mengerahkan sebanyak 149 pesawat militer ke selat perbatasan sehingga memaksa Taiwan mengerahkan jet tempurnya dan memicu kegaduhan Internasional.
Selain karena invasi, China juga tak henti-hentinya mengklaim Taiwan adalah bagian dari kepulauannya. Inilah membuat seluruh partai besar Taiwan menolaknya terutama penggunaan opsi militer yang selama ini mengganggu wilayah kedaulatan, tentang bagaimana kehadiran militer China di zona pertahanan udara Taiwan telah secara serius mengancam keamanan nasional. Bahkan merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-pasifik.
Oleh karena itu, Pemerintah Taiwan akan terus memantau proyek modernisasi militer untuk menjaga wilayah kedaulatan dan meningkatkan pertahanan, termasuk proyek pengembangan rudal, kapal selam dan menyiapkan “zona merah” bagi pasukan China di tepi laut.
“Semakin banyak yang kami capai, semakin besar tekanan yang kami hadapi dari China. Jadi saya mengingatkan kepada semua warga saya bahwa kita tidak memiliki hak untuk lengah” imbuhnya.
Perayaan Hari Nasional yang diiringi parade militer berlapis baja, tank, truck CM32 bersistem rudal, sementara beberapa helikopter dan jet tempur menderu di atas langit gedung Kepresidenan. Pidato serta parade militer itu ingin memberikan sinyal penegasan bahwa Taiwan berdiri membela demokrasi dan menentang peningkatan tekanan dari China. Membela diri untuk memastikan jika Taiwan mengambil jalan yang tak bisa dipaksakan oleh China.
“Ini karena jalan yang telah ditetapkan China tidak menawarkan cara hidup yang bebas dan demokratis bagi Taiwan atau kedaulatan bagi 23 juta orang kami”.
Ia juga menolak tuduhan separatisme oleh Xi karena bersikeras memisahkan Taiwan dari China. Mengingatkan kepada seluruh rakyat Taiwan melihat pengalaman Hong Kong di mana hak sipil serta kebebasan berdemokrasi terancam di bawah undang-undang keamanan baru menyeluruh.
“Itu harus menjadi peringatan bagi orang-orang Taiwan” tegasnya.
(NMH/SBN)
