wrapper

Breaking News

Saturday, 13 Nov 2021

Pembahasan Ranperda APBD Kecamatan Terluar Jadi Fokus Utama

Ditulis Oleh 
Rate this item
(0 votes)
Istimewa

--------------------

INBISNIS,ID, TERNATE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar paripurna ke-16 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 dengan agenda tanggapan Wali Kota Ternate Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah APBD Kota Ternate tahun anggaran 2022, Jumat (12/11/2021) bertempat di ruang sidang gedung DPRD Kalumata puncak.

Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman atas nama Wali Kota di awal sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan terhadap kebijakan Pemerintah terutama implementasi 3 (tiga) Program Prioritas yang menjadi fokus yaitu pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua, kemudian revitalisasi dan penguatan peran BUMD, serta optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Lanjut Jasri, apa yang menjadi catatan dan harapan fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serta komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

“Pemerintah kota tetap menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak dan martabat penyandang disabilitas melalui perbaikan sejumlah fasilitas publik untuk mendukung aktivitas kelompok difabel sebagai bagian dari implementasi program TERNATE ANDALAN,” Jelas Jasri.

Disamping itu keberpihakan berupa penyediaan sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai pilot project, dan dukungan penguatan permodalan serta pelatihan dan pemberian fasilitas kendaraan bagi disabilitas berkebutuhan khusus.

Selanjutnya merespon apa yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Berkarya Perindo, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB terkait perlu adanya pemerataan pembangunan antar kecamatan, khususnya di 3 kecamatan terluar yaitu Kecamatan Hiri, Pulau Moti dan Batang Dua.

Hal ini dapat kami jelaskan bahwa, dalam Ranperda APBD Tahun 2022, sudah termuat adanya pemerataan dan keberpihakan di 3 kecamatan terluar tersebut, melalui misi menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, dengan program prioritas RPJMD.

Yaitu mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua. Keberpihakan pada 3 kecamatan terluar tersebut telah terimplementasi dalam rencana kerja beberapa perangkat daerah.

“Seperti, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perhubungan, dengan alokasi anggaran untuk pemerataan pembangunan pada 3 kecamatan terluar tersebut, sebesar Rp. 34.213.671.381,” pungkasnya.

(Anto Hoda/Redaksi)

Dibaca 323 Kali

INBISNIS dibangun dalam rangka mendukung dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia.

Ikuti Kami