Setelah menggelar acara tersebut yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Fakfak dilanjutkan dengan Konferensi Pers (KonPers) oleh Ali Mochtar Ngabalin didampingi dua staf dari Kantor Staf Presiden.
Pria berpenampilan khas mengenakan lilitan sorban putih di kepala dan juga vokal dalam memberikan pernyataan menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakanya kegiatan.
Kegiatan “KSP Mendengar” tidak saja dilaksanakan di Kabupaten Fakfak – Papua Barat, namun sudah digelar banyak kali di semua daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia, dan termasuk giliran Kabupaten fakfak kemarin bertempat di Lantai – V Hotel Grand Papua.
Saat mengikuti acara kemarin, Ngabalin katakan banyak persoalan yang muncul baik itu persoalan berskala nasional maupun berskala regional dan daerah, dirinya memastikan akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo sebagai tindak lanjut pasca kunjungan kerja selama berada di Kabupaten Fakfak.
“Salah satu aspirasi kami dapatkan adalah permintaan perpanjangan bandara siboru fakfak, permintaan pembangunan fasilitas atau akses jalan menuju bandara siboru, kemudian permasalahan PLN yang menjadi momok selama ini bagi masyarakat.
Termasuk persoalan permasalahan fasilitas pelabuhan laut fakfak, saya langsung menelpon Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS), begitu juga pembangunan jembatan di Karas dan juga rencana pemekaran provinsi bomberay raya, ini semua akan kami koordinasikan kepada Presiden melalui Kepala KSP”, Urai Ngabalin.
Selain beberapa proyek program strategis nasional, dalam acara “KSP Mendengar” tersebut dan bahkan rabu, (24/11) bertempat di gedung Winder Tuare Fakfak, Ngabalin mendapat laporan mengenai permasalahan Batas Wilayah antara Fakfak dan Bintuni, serta tarik ulur masalah Proyek pabrik Pupuk Kaltim.
Ngabalin janji, setibanya di Jakarta akan segera mengkoordinasikan beberapa lembaga kementerian terkait untuk bantu memfasilitasi penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Fakfak – Kabupaten Bintu, begitu juga mengambil jalan tengah masalah lokasi penempatan pupuk tersebut.
“Terkait dengan batas wilayah antara Fakfak dan Bintuni, kami sudah bicarakan dengan Pak Mendagri dan juga salah satu deputi di Jakarta, termasuk didalamnya adalah Mantan Kapolda Papua, Paulus Waterpaul yang kini menduduki salah satu deputi di kementerian dalam negeri, kami akan memfasilitasi penyelesaian dengan baik karena masyarakat di dua daerah ini adalah keluarga kita semua”, Harap Ngabalin.
Selanjutnya mengenai kepastian pembangunan proyek pupuk kaltim yang mana sempat menjadi tarik menarik dua Kabupaten tetangga tersebut ( Fakfak – Bintuni), Ngabalin jelaskan bahwa ada dua hal yang harus dilihat yaitu mengenai regulasi penetapan tempat, dan kedua harus didiskusikan dengan Menteri Investasi / BKPM soal izin.
“Ada dua hal, yang pertama terkait dengan regulasi penetapan tempatnya, kedua, suka dan tidak suka memang persoalan ini harus meminta pendapat dari Menteri Investasi/Kepala BKMP-RI,
Yang jelas ada tim yang nantinya akan memberikan penilaian, tetapi yang pasti bahwa tidak ada satupun perkembangan yang terjadi baik di Bintuni maupun di Fakfak yang tidak memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan tenaga kerja,
Insha Allah beberapa bulan kedepan kita akan segera mendengar hasil penentuan tempat, karena sampai saat ini masih dibicarakan, mohon bantuan dan dukungan sehingga masalah ini segera selesai dengan baik”, Ujar Ali Mochtar Ngabalin.
(Amatus Rahakbauw/Redaksi)
