Hadir pada pertemuan tersebut Wali Kota didampingi Kadis PUPR Kota Ternate, Isnain P. Siradju, staf tenaga ahli Rosihan Arbi. Sementara STIMI sendiri selain Ketua juga Wakil Ketua II Sofyan Abas, Wakil Ketua III dan seorang staf administrasi, Iwan Basinu.
Mengawali pembicaraan, Ketua STIMI Ternate memaparkan sejarah dan perkembangan STIMI sejak awal berdiri hingga saat ini dengan berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi.
“Penyelenggaraan STIMI Ternate sejak adanya ijin operasional oleh Kemenristek DIKTI pada bulan Oktober 2019 yang dikelola oleh Yayasan Karya Bahari adalah wujud nyata peran serta masyarakat dalam pendidikan. Awal berdiri dan saat pelaksanaannya, tidak sedikit para pengelola Perguruan Tinggi dihadapkan pada berbagai kendala yang menghadang. Kendala yang mengemuka di daerah dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, disamping permasalahan lain yang menyangkut dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” papar Irham.
Lebih jauh disampaikan doktor bidang manajemen sumberdaya perairan ini bahwa keberadaan STIMI Ternate ditengah-tengah masyarakat yang kesadarannya terhadap pendidikan semakin meningkat, belum didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang, khususnya Gedung Rektorat, Ruang Belajar dan sarana lainnya, sementara lahan yang dimiliki pihak STIMI Ternate cukup memadai untuk dibangun gedung atau tempat belajar bagi peserta didik. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sarana belajar peserta didik yang representatif pada STIMI Ternate yang berlokasi di kelurahan Tobololo Kecamatan Kota Ternate Barat ,provinsi Maluku Utara.
“Lahan yang dimiliki STIMI di kelurahan Tobololo, proses pembangunannya telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Wali Kota saat menjabat Sekot Kota Ternate dan mudah-mudahan ada proses selanjutnya sehingga kami berharap ada gedung yang terbangun dan dapat diresmikan oleh Walikota,” tutur Irham.
Wali Kota pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa pemkot sendiri untuk program 100 hari kerja telah mencanangkan program dibidang pelayanan pendidikan dengan memprogramkan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan. Namun disisi lain ada regulasi pembagian kewenangan Pusat, Provinsi dan kabupaten Kota. Sehingga perlu dipertanyakan masih adakah kewenangan sisa yang diperuntukan untuk Kabupaten/ Kota.
“Saya selalu pertanyakan kepada DPRD, bagian manakah kewenangan sisa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Kota Ternate. Saya ambil contoh saja di bidang perikanan, kalau bidang penangkapan perikanan laut kewenangannya sudah berada di Provinsi sementara para nelayan ada di Kabupaten Kota bagaimana kita bisa membuat program pemberdayaan masyarakat nelayan, sedangkan dalam penetapan pos anggaran sudah jelas, sementara kalau kita mengambil langkah yang salah, nanti disalahkan karena peruntukannya tidak tepat,” jalas Tauhid.
Selanjutnya, kaitan dengan kerjasama yang akan dibangun antara Pemkot Ternate dan STIMI, mantan Sekda ini, mengharapkan semua jajaran perangkat daerah, para pemangku kepentingan dan stakeholder lainnya, termasuk STIMI Ternate mari bersama saling bergandengan tangan, berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan setiap program kegiatan setiap tahun yang bertumpu pada program RPJMD yang yang sudah disahkan belum lama ini.
(Anto Hoda/Redaksi)
