Baca Juga: Partai Demokrat Sebut Gugatan Kubu Moeldoko Kadaluarsa

Juru bicara Moeldoko, Saiful Huda Ems memperhitungkan bahwa AHY masih selevel camat, karena mundur sebagai prajurit TNI AD pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor.

Terkait hal tersebut, pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menanggapi, fokus kritikan kuat kubu Moeldoko terhadap Partai Demokrat kepemimpinan AHY adalah politik dinasti.

"Ini memunculkan tiga paradoks dalam praktik demokrasi di Indonesia," kata Igor, dilansir sindonews.com, Kamis (8/4).

Baca Juga: Kubu Moeldoko Gugat AD ART Partai Demokrat

Igor menuturkan, ketiga paradoks tersebut diantaranya:

1. Di satu sisi regenerasi politik adalah hukum alam dan wajib dilakukan oleh partai politik.

"Namun di sisi yang lain regenerasi tersebut memunculkan fenomena KB, Keluarga Berkuasa," ujar Igor yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) ini.

Baca Juga: Demokrat vs Kubu Moeldoko Saling Tuding Buat Partai Baru

2. Igor menyebutkan bahwa kekuasaan yang bersumber dari segelintir elite politik cenderung membangun tradisi turun-temurun di dalam kenyataan.

3. Igor menyampaikan bahwa raja pada zaman dulu dilahirkan, namun saat ini raja harus dibentuk melalui 'image building'. Dirinya menuturkan, salah satu pencitraan yang mendapatkan tempat di hati masyarakat adalah faktor keturunan.

"Tampilnya AHY, Gibran Rakabuming, Hanafi Rais, atau Puan Maharani, misalnya, akan tetap mendapatkan tempat di kalangan publik," lanjutnya.

(Red*/Koko)