Kepada INBISNIS pada Senin (19/7), beliau menceritakan awal mula dirinya menjabat.
Ia bercerita bahwa dirinya berkomitmen membenahi management yang baik, sehingga Ia bisa mengatur RSUD Fakfak dengan baik.
“Saya memetakan masalah sesuai skala prioritas, yang mana yang sangat darurat saya harus selesaikan pada saat itu, kemudian ada hal-hal yang kurang darurat dan tidak darurat”, ujarnya.
Lebih lanjut, Dirinya selalu turun ke ruangan-ruangan di Rumah Sakit untuk melihat secara langsung pelayanan yang ada, bila ada hal-hal yang harus segera diselesaikan, maka Ia turun langsung dan langsung diselesaikan, karena baginya, keselamatan pasien adalah yang utama.
“Saya juga tidak lupa bertanya kepada staf-staf saya tentang kebutuhan mereka yang menunjang pekerjaan mereka, serta kenyamanan dan keamanan mereka dalam bekerja,” tambahnya.
Biasanya, setelah selesai melakukan kunjungan ke ruangan-ruangan, Dirinya mengecek ketersediaan obat dan BMHP, serta alat-alat penunjang pelayanan.
“Saya harus pastikan obat dan lain-lain cukup atau tidak. Persediaan obat tidak boleh terputus, maka saya harus sudah memesan sebelum obat habis,” tuturnya.
“Saya juga mengecek hasil kerja rekanan, dan juga hak-hak mereka, SDM juga tidak luput dari perhatian saya,” tambahnya.
Saat ini RSUD memiliki pegawai 516 orang, ditambah lagi dengan beberapa pegawai yang baru dimasukkan karena kebutuhan selama masa pandemi covid ini.
Dari 516 pegawai ada 245 PNS, sisanya adalah tenaga kontrak reguler, maupun kontrak Covid ada 9 dokter spesialis, 15 dokter umum, perawat dan bidan serta tenaga kesehatan lain.
“Ketersediaan tenaga dipastikan cukup sesuai kebutuhan tiap bagian dan tentu sesuai dengan kelas RS (RS type C). Bila semua dipastikan baik dan tidak ada masalah maka saya harus berpikir lagi bahwa RS ini mau dibawa kemana,” terangnya.
Karyani menjelaskan, Akreditasi rumah sakitmenjadi patokan atau rambu-rambu pelayanan, untuk itu rumah sakit harus mematuhi rambu-rambu tersebut.
“Kita harus mempersiapkan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Rumah sakit harus disiapkan menjadi rumah sakit rujukan, untuk itu mutu pelayanan harus ditingkatkan. Sarana prasarana harus sesuai tipe rumah sakit,” paparnya.
“Kita harus bisa membuat terobosan-terobosan baru yang dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang beda dari sebelumnya. Masyarakat harus merasa nyaman bila berkunjung ke rumah sakit kita harus pastikan masyarakat memiliki kartu askes, dalam hal ini kartu BPJS, bila tidak memiliki maka statusnya swasta harus membayar retribusi rumah sakit ini,” imbuhnya.
Namun RSUD Fakfak tetap akan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda- bedakan satu dengan lainnya dan RSUD tidak akan pernah menahan pasien bila mereka tidak memiliki kartu Askes/ BPJS ini.
"Berbicara masalah kesejahteraan staf sdh tentu semua pemimpin berusaha meningkatkan kesejahteraan stafnya dan berusaha memberikan hak stafnya tepat waktu," tandasnya.
(Amatus Rahakbauw/Redaksi)
