Rapat ini dipimpin oleh Muhjab Rengen selaku Inspektorat Fakfak) dan dihadiri kurang lebih 15 orang.

“Untuk tahun 2021 dari bulan Januari hingga Agustus, kita keterlambatan dalam pengajuan dan penyerapan anggaran ini, didasarkan karena belum adanya pelaporan dari kami saber pungli dalam rangka tugas dan fungsi kami di lapangan,’ ujar Muhjab.

“Kegiatan pencegahan dan penyaluran anggaran yang telah disiapkan segera kita laksanakan, adapun apa yang diprogramkan pembuatan, diantaranya pembuatan baliho untuk 5 distrik yaitu Distrik kayauni, Kramonggga, bhamdandara, Bomberai dan Tomage,” tambahnya.

Perdistrik anggaran sebesar 9 juta sehingga untuk 5 Distrik, sebesar 45 juta. Untuk biaya transportasi tergantung jarak dan wilayahnya akan disesuaikan, untuk pemasangan dan kegiatan di Bomberai dan Tomage dibuatkan 1 Surat Perintah, Kayauni dan Kramongmongga 1 Sprint dan Bhamdandara 1 Sprint.

“Untuk menghadiri undangan rapat di Manokwari, nanti ada perwakilan ke Manokwari. Masing-masing Pokja membuat laporan operasi, ketua dan wakil ketua wajib berangkat untuk bawa laporan sebagai pertanggungjawaban nantinya di Manokwari,” papar Muhjab.

Penyerapan anggaran diajukan ke inspektorat, kemudian diajukan ke keuangan, dana yang keluar tergantung para Pokja yang membuat laporan sehingga akan diajukan tanda tangan SPT telah dilakukan pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian diproses sama sistem yang ada dalam pelaporan.

“Kegiatan ini sudah berjalan 8 bulan, saya tanyakan apakah yang sudah berjalan 8 bulan ini kita membuat laporan untuk penyerapan anggaran yang sudah disiapkan,” ujar Wakapolres Fakfak  Harun Tunru.

“Kita sepakat bahwa saber pungli harus operasi tangkap tangan, adapun intinya mendapat informasi kemudian tertangkap tangan oleh tim. Ini merupakan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saber serta penyerapan anggaran maximal,” tandas Muhjab.

(Amatus/SBN)