“Pemilihan lima kabupaten ini didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem, yang dihasilkan dari kombinasi persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten, bersumber dari data BPS [Badan Pusat Statistik] yang dihasilkan melalui Susenas [Survei Sosial Ekonomi Nasional] Maret 2020 sebagai rujukan utama” ujar Wapres di hadapan Gubernur dan jajaran Bupati Maluku dari kelima Kabupaten prioritas itu. 

Sebanyak Rp 500 triliun rupiah telah dipersiapkan, kendati di luar dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Melihat anggaran yang tak sedikit itu, Wapres mengingatkan agar program ini nantinya terkonvergensi secara sistematis, efisien dan tepat sasaran. 

“Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak” pungkasnya.

Ma’ruf Amin juga menyatakan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi maupun Daerah dalam menjalankan program ini. Oleh karena itu, ia menuturkan semua pemangku kepentingan terus berperan aktif seraya berinovasi untuk menyukseskan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang terjadi di Maluku. 

Sebelum Program ini diluncurkan, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah membuat Program Rumah Basudara Sejahtera dan Manggurebe Bangun Desa sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di sana. Dan Wapres, tentu saja mengapresiasi langkah tersebut.

“Saya memandang Program Rumah Basudara Sejahtera dan Manggurebe Bangun Desa maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya” ungkapnya.

(NMH/SBN)