"Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara optimal akan membantu pemulihan ekonomi kota. Melalui Belanja Daerah itu kita bisa membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas material, meningkatkan pendapatan, yang otomatis menurunkan angka pengangguran juga kemiskinan serta Belanja Daerah ini juga dapat memberi stimulus ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM," ucapnya.

"Kita akan memperbaiki gap, kesenjangan, deviasi, antara target dengan realisasi, baik sisi Pendapatan maupun Belanja Daerah. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah harus lebih optimal, sesuai dengan target yang telah ditetapkan," tambahnya.

Menurut Zulkarnain, pengelolaan keuangan daerah harus bisa mendorong kolaborasi program antar OPD. Sebagaimana sering disampaikan Bapak Wali Kota, pendekatan program itu pendekatan kawasan, terintegrasi. Di satu kawasan kan ada fungsi sosial-ekonomi, tata ruang, dan sebagainya. Permasalahan di satu kawasan harus diintervensi oleh semua OPD yang berhubungan. Karena itu, alokasi Belanja Daerah harus bisa mendorong keterpaduan program antar OPD.

Hal penting yang juga menjadi perhatian BPKAD saat ini adalah rencana anggaran kas atau rencana arus kas, baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja Daerah, bisa direalisasikan tepat waktu. Untuk itu harus dilakukan percepatan pengadaan barang dan jasa oleh semua OPD agar penyerapan anggaran bisa tepat waktu sesuai dengan rencana arus kas yang sudah ditetapkan.

"Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara ketat sejak awal. Persiapan pelaksanaan APBD 2022 itu sudah dikoordinasikan secara ketat pada Desember tahun lalu. Syukur, alhamdulillah, APBD 2022 sudah ditetapkan pada Desember tahun lalu, sehingga tinggal pelaksanaan APBD itu dari sisi Belanja Daerah," Pungkasnya.

(Syamsir/Redaksi)