DPC GMNI Denpasar merupakan salah satu organisasi yang ikut memperjuangkan nasib buruh melalui penulisan kajian argumentasi kritis yang bertema 'Menakar Kesejahteraan Buruh Dalam Kondisi Covid-19 dan Wacana Pembukaan Pariwisata di Bali'.

Titik fokus kajian tersebut adalah kondisi tingkat kesejahteraan buruh di masa pandemi serta persiapan Bali dalam pembukaan pariwisata, dimana pariwisata merupakan sektor utama perokonomian masyarakat Bali yang telah mati suri lebih dari setahun.

Ditemui INBISNIS, Ketua DPC GMNI Denpasar, I Putu Chandra Riantama mengatakan, perkonomian Bali telah lumpuh selama satu tahun satu bulan yang memberikan dampak yang signifikan kepada para buruh.

"Karena bagaimanapun juga, terkait ekonomi di Provinsi Bali kita bertumpu pada sektor pariwisata, sudah setahun satu bulan sektor ekonomi kita lumpuh, sehingga ini berdampak pada kaum buruh/pekerja khususnya yang bekerja di sektor pariwisata," kata Chandra, Sabtu (1/5).

Chandra lanjut menyampaikan, sampai saat ini, wacana tentang pembukaan pariwisata Bali telah lama dicanangkan, namun menurutnya, hal itu hanyalah sebatas janji.

"Pembukaan pariwisata Bali telah digaungkan sedari tahun 2020, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi seperti hanya janji-janji manis belaka," ungkapnya.

Pria asal Badung ini menegaskan, Gubernur Bali harus berani meminta janji Presiden untuk membuka Pariwisata Bali.

"Seharusnya, pemerintahan di Provinsi Bali terutama Gubernur yang menjadi perpanjangan tangan Presiden di tingkat Daerah sudah harusnya berani bersikap tegas terkait hal ini, terlebih di Bali sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia, dan saya, kita masyarakat Bali sudah bosan di prank terus" ujar Chandra.

Lulusan sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNUD yang saat ini menjadi mahasiswa program Magister Ilmu Hukum UNUD ini juga menyoroti hasil pemilihan umum tahun 2019 yang memenangkan Presiden Jokowi sebesar 92 persen di Provinsi Bali sebagai landasan politis bahwa Bali telah mendukung pemerintahan Jokowi.

"Secara politik Presiden Jokowi mendapatkan 92 persen suara masyarakat Bali pada Pilpres 2019, sehingga sudah sepantasnya Gubernur Bali beserta Bupati dan Walikota Se-Bali meminta kepada Presiden Jokowi tidak hanya melemparkan wacana terkait pembukaan pariwisata di Bali tapi memang benar benar di tepati jika pepatah mengatakan, 'habis manis sepah dibuang'," lanjut dia.

Chandra sangat berharap, pariwisata Bali bisa dibuka kembali dan tidak ditunda lagi.

"Harapannya, semoga janji pariwisata dibuka pada juni-juli benar di tepati," harap Chandra.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum, Advokasi dan Kajian Strategis DPC GMNI Hukum Denpasar Daffa Dhaifullah menyebutkan, kajian telah dibuat dengan kontribusi kader GMNI.

"Kajian ini dibuat oleh tim kajian yang telah dibentuk dan juga atas kontribusi seluruh kader GMNI Denpasar," ungkap Daffa.

Ia menuturkan, terdapat tiga tuntutan yang akan disuarakan kepada Gubernur, Bupati/Walikota se-Provinsi Bali.

"Dalam hari buruh ini, sikap kami adalah yang pertama, mendesak gubernur dan seluruh bupati/walikota di Provinsi Bali untuk satu suara memastikan ke Presiden terkait pembukaan pariwisata Bali yang dijanjikan pemerintah pusat direalisasikan di bulan juni-juli," ujarnya.

"Kedua, mendesak pemerintah dan pengusaha untuk melindungi hak-hak buruh, terlebih ketika pariwisata Bali mulai dibuka," lanjut Daffa.

"Ketiga, mendesak pemerintah Provinsi Bali untuk menginventaris Pasal-Pasal yang merugikan kaum buruh dalam UU Cipta Kerja untuk kemudian disuarakan ke Pemerintah Pusat," pungkas dia.

(Wirawan/Gerry)