Alex Adu, mengatakan, sangat ironis, ketika Matim mendapat predikat miskin extrem. Padahal Matim memiliki sejuta kekayaan alam.

Pendapatnya, Bupati mesti 'kenal' rakyatnya, tahu semua potensi alam yang Matim miliki, sinkronkan semua potensi yang dimiliki setiap Desa.

"Ini yang dimaksudkan dengan Otonomi Daerah," jelasnya.

Masih lanjutnya, Putra Daerah tidak cuma jadi Pejabat tapi jadi, Stakeholder sekaligus Penggerak. Yang terjadi sekarang, kata Alex, malah tengkulak, Rentenir, dan Ijon yang merajalela.

"Management Pemda Matim seperti apa, Pemda kelola uang Negara melalui APBD. Secara struktural Bupati mesti jadi inisiator, motivator, dan Koordinator, agar bermakna bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," ujat Alex Adu.

Pada, Selasa (02/11), Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH,M.Hum didampingi Wakil Bupati Matim Drs. Jaghur Stefanus pimpin rapat koordinasi (rakor) Penanggulangan Kemiskinan, di ruang rapat lantai dua kantor Bupati Matim.  

Pada kesempatan itu , Bupati Agas Andreas, menyampaikan validasi data, bukan ditentukan oleh Bupati dan Camat. Namun yang menentukan validasi data adalah Pemerintah Desa karena masyarakatnya ada di desa.

Lalu terkait validasi data, Alex Adu minta  Bupati jangan cuci tangan, lalu kemudian lempar kesalahan ke Desa. Pemda dan DPRD mestinya turun ke Desa.

"Bangunlah kerja sama yang produktif. Semua Desa di Matim hrs eksis dan sukses," tutupnya.

(Hendratias Iren/SBN)