Penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022 berlangsung secara hybrid. Dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan, secara simbolis DIPA K/L dan TKDD TA 2022 diserahkan kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup Provinsi Maluku Utara yang hadir secara fisik dan disaksikan secara virtual oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Wakil Gubernur, Al Yasin Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara salah satunya disebabkan oleh belanja pemerintah dan alokasi yang diberikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara.
“Pertumbuhan Maluku Utara tersebut salah satunya disumbang oleh adanya belanja pemerintah yang cukup besar di Provinsi Maluku Utara baik dalam alokasi anggaran kepada satuan kerja maupun alokasi dana transfer dan dana desa ke daerah,” ungkap Yasin.
Lebih jauh disampaikannya, bahwa APBN 2022 masih menjadi instrumen penting dalam menghadapi dan menyiapkan Indonesia menghadapi ketidakpastian. Kondisi perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan masih menghadapi tantangan yang sama, yaitu ketidakpastian yang tinggi. Sehingga, APBN Tahun 2022 dirancang agar dapat responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada,” ucap Wakil Gubernur Maluku Utara.dihadapan para Bupati/Walikota, para Pimpinan Forkopimda dan Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Provinsi Maluku Utara.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 yang telah diserahkan Wakil Gubernur berpesan agar segera dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik.
“Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja, agar terus jalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, KPPN Ternate, dan KPPN Tobelo untuk pelaksanaan anggaran TA 2022. Kepada para Pimpinan/Kepala Daerah, agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” Pungkas Wagub Al Yasin Ali.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Bayu Andy Prasetya menyampaikan dalam laporannya bahwa keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 adalah sebesar Rp2.714,2 triliun. “Dari nilai tersebut, Provinsi Maluku Utara di tahun 2022 mendapat alokasi sebesar Rp. 14,68 triliun atau naik 1,85% dari alokasi anggaran tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk DIPA K/L sebesar Rp4,41 triliun (yang terdapat pada 325 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp. 10,27 triliun,” Jelas Bayu.
Selanjutnya dikatakan Bayu, bahwa Alokasi yang terdapat pada DIPA K/L TA 2022 di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp4,41 triliun berdasarkan jenis belanjanya terbagi untuk belanja pegawai sebesar Rp1,75 triliun, belanja barang sebesar Rp1,55 triliun, belanja modal Rp1,09 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp8,26 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda, serta instansi lainnya akan ditingkatkan.
Sementara itu, untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang totalnya mencapai Rp10,27 triliun atau naik 6,27% dari tahun sebelumnya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,91 triliun (naik 1,64%), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 686,06 milyar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,8 triliun (naik 26,07%), Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp50,25 miliar dan Dana Desa sebesar Rp. 821,11 milyar (naik 0,81%). Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 ini juga ditutup dengan sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja K/L dan Pemerintah Daerah untuk beberapa kategori.
(Anto Hoda/Redaksi)
