INBISNIS.ID, DENPASAR - Beredar sebuah video ceramah yang menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah upaya Pemerintah untuk menggagalkan perayaan Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, PPKM Darurat berlaku hingga 20 Juli 2021.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Seiring dengan Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengimbau para pelaku usaha restoran untuk hanya menerima layanan pengiriman (delivery) dan take away. Imbauan ini dikeluarkan seiring adanya laporan usaha yang masih menerima layanan makan di tempat (dine-in) selama pembatasan aktivitas. 

INBISNIS.ID, FAKFAK - Komandan Kodim (Dandim) 1803/Fakfak Letkol Inf Doddy Yudha, S.I.P, M.Tr (Han), mengikuti Rapat koordinasi Satgas Covid-19 Kabupaten Fakfak terkait pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dan penanganan penanggulangan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Fakfak Bapak Untung Tamsil, S.Sos, M.si, (Ketua Gugus Covid-19) pada Kamis (8/7) di Gedung Winder Tuare.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmi melantik pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi terpilih Al Haris dan Abdullah Sani untuk masa jabatan tahun 2021-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 7 Juli 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Menurutnya, meskipun terdapat masyarakat penerima bansos yang tidak terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  

INBISNIS.ID, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pastikan setiap penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) atau BST dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kilogram.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” ujar Tito, seperti tertuang dalam diktum kedelapan Inmendagri, dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.

Baca Juga : Menko Ekonomi : Agenda Besar, Indonesia Jadi High Income Country

Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, ujar Tito, maka:

Pertama, dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial;

Kedua, tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), Mendagri meminta para bupati/wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Ingin Punya Pekerjaan dan Usaha, Mari Bergabung Dengan INBISNIS

Tak kalah penting, Tito meminta kepala daerah melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro meminta para kepala daerah untuk memedomani Inmendagri 15/2021 tersebut.

“Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan, diktum kedelapan dan kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya Pak Gubernur, Bupati/Wali Kota menugaskan Sekda sebagai ketua panitia anggaran,” ujar Suhajar dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Selasa (6/7).

Ia juga meminta agar ketentuan terkait pengendalian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur dalam Inmendagri ini dijalankan tanpa keraguan.

“Agar pemda (pemerintah daerah) meningkatkan sosialisasi PPKM Darurat, dan kedua agar hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yang berada pada kelompok berpendapatan rendah atau income harian,” tandasnya. 

(PTW/Redaksi)

INBISNIS.ID, DENPASAR - Nama pusat oleh-oleh Krisna bagi para pelancong yang datang ke Bali tentunya sudah tak asing lagi. Outletnya sangat mudah ditemui di sejumlah lokasi wisata. Pun ada pula yang beroperasi 24 jam di dekat Bandara untuk membantu mereka yang terburu-buru mengejar pesawat.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan untuk menekan laju pandemi COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan diperlukan setidaknya penurunan mobilitas masyarakat sebesar 30 persen.