Kegiatan tersebut juga disertai pelantikan Komunitas Sahabat Bawaslu yang langsung dilantik Ketua Bawaslu RI, Abhan belum lama ini.
Kegiatan workshop dihadiri langsung Dekan FISIP, Misbah Zulfa Elizabeth, Wakil Rektor III UIN Walisongo, Arief Budiman, dan M.Fajar Saka selaku Ketua Bawaslu Jawa Tengah.
Hadir pula secara offline narasumber; Anik Sholihatin, komisioner Bawaslu Jawa Tengah dan Nur Syamsudin, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor III UIN Walisongo, Arief Budiman, mengatakan bahwa pemilu merupakan pilar demokrasi, hanya sayangnya banyak distorsi dalam penyelenggaraannya, salah satu yang paling marak adalah politik uang dan black campaign.
“Proses ini perlu dilaksanakan secara rasional, bukan transaksional. Maka dari itu butuh keterlibatan semua pihak untuk mengawasinya, terutama mahasiswa agar proses pemilu itu mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat”, ujarnya.
“Komponen mahasiswa, terutama dari unsur aktivis, memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ini perlu dipoles agar mahasiswa memiliki kepedulian sosial yang tinggi”, imbuhnya.
Misbah Zulfa Elizabeth selaku Dekan FISIP UIN Walisongo menyampaikan bahwa webinar ini sebagai bentuk kerja sama FISIP UIN Walisongo dengan Bawaslu Jawa Tengah.
“Kami yakin kerjasama ini memiliki arti penting dalam rangka pengembangan masyarakat dan mahasiswa dalam rangka partisipasi yang lebih besar”, ujarnya.
“Acara yang bertepatan dengan sumpah pemuda juga memiliki makna bahwa perjuangan pemuda, terutama mahasiswa sangat penting dalam mengawal demokrasi. Kami harap Bawaslu memberikan ruang besar bagi mahasiswa dalam berpartisipasi pengawasan kepemiluan,” ungkap Zulfa menyampaikan orasinya di hadapan mahasiswa.
Di akhir, Zulfa bersama tamu yang hadir meresmikan Komunitas Sahabat Bawaslu yang dilantik langsung oleh Ketua Bawaslu RI.
Ketua Bawaslu RI, Abhan, memaklumi apa yang dikatakan Arief Budiman. Dia mengatakan memang demokrasi ini masih diwarnai berbagai pelanggaran salah satunya money politic.
“Kalau hanya ditangani secara hukum ya nggak akan selesai, tapi yang perlu kita lakukan adalah membangun masyarakat yang berani menolak money politic. Selain itu ada berita-berita hoax dan sebagainya. Mahasiswa punya peran besar dalam mencegah itu semua”, ungkapnya.
Abhan berharap mahasiswa mampu menjadi partisipasi aktif yang mampu mengawasi dan memperbaiki distorsi-distorsi pemilu yang kerap terjadi.
“Karena mahasiswa ini merupakan kelompok yang menjadi pemilih pemula yang masih memiliki idealisme yang tinggi, semangat yang tinggi, dan belum terkontaminasi politik praktis. Peran mahasiswa ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas”, jelasnya.
“Makanya mahasiswa jangan sampai apatis, harus peduli dengan politik”, tandasnya.
Setelah pelantikan Komunitas Sahabat Bawaslu FISIP UIN Walisongo, dilanjut dengan sesi seminar, Anik Sholihatin, selaku komisioner Bawaslu Jawa tengah yang duduk sebagai narasumber menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini adalah salah satu dari proses kampanye kepengawasan dalam rangka pemilu akbar 2024 mendatang.
“Ada beberapa ruang yang bisa dimasuki oleh mahasiswa; pertama sebagai masyarakat pemilih yang bertanggungjawab. Kami ingin mengunggah masyarakat agar menjadi masyarakat menolak politik uang dan mau mengawal secara aktif proses pelaksanaan pemilu dengan menjadwal warga binaan Bawaslu”, ucapnya.
Bawaslu Jawa Tengah sendiri, kata Anik menargetkan menciptakan desa pengawas sebanyak 800 unit sebagai implementasi program pengawasan untuk pemilu akbar 2024 mendatang.
“Selain itu, kami juga menargetkan desa binaan Bawaslu, target kami hingga akhir tahun 2021 ini akan ada sekitar 800 desa binaan tersebut”, tuturnya.
Pembicara kedua dari Dosen Ilmu Politik, FISIP UIN Walisongo yakni Drs. Nur Syamsudin, M.Ag mengatakan partisipasi politik itu harus memberi banyak penyelesaian problem politik dan kehidupan bermasyarakat.
“Pemilu sebagai pengejawantahan demokrasi, itu butuh partisipasi politik. Sebuah negara demokrasi memang harus ada pemilu, tapi negara yang menyelenggarakan pemilu belum tentu bisa disebut negara demokrasi. Contoh pada era orde baru, ada tujuh kali pemilu tapi yang terpilih itu-itu saja karena ada represi saat pemilu”, tuturnya.
Pemilu, lanjut Nur Syam, sebagai sebuah sarana pergantian kepemimpinan menjadi instrumen yang sangat penting. Partisipasi pemilu itu sendiri menjadi sebuah legitimasi kepemimpinan negara.
(Adimungkas E/SBN)
