INBISNIS.ID, DENPASAR - Kepengurusan DPK GMNI Komisariat Hukum Udayana periode 2020-2021 telah usai. Melalui Musyawarah Komisariat yang digelar di sekretariat GMNI Denpasar, Minggu (28/3) menetapkan aktivis I Wayan Hendra sebagai pimpinan baru organisasi pergerakan tersebut untuk masa periode 2021-2022. Hendra didampingi I Gusti Ngurah Bagus Putra Prianatha selaku Sekretaris.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Kemenkumham akhirnya umumkan keputusan terkait SK Kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Moeldoko kembali angkat bicara, kali ini dirinya dengan tegas menyatakan tidak pernah mengemis jabatan dalam hidupnya.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko menghimbau seluruh kader untuk tetap bersatu. Ini disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko mengungkapkan alasan tidak memberitahukan Presiden Joko Widodo saat dirinya diminta untuk menjadi Ketua Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

INBISNIS.ID, JAKARTA - Moeldoko yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat versi KLB, menyampaikan bahwa arah demokrasi telah bergeser di dalam tubuh partai Demokrat.

INBISNIS.ID, DENPASAR - Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait kegaduhan wacana impor beras. Presiden menjamin negara tidak akan melakukan impor beras setidaknya sampai bulan juni mendatang.

inBISNIS.id, DENPASAR - Setelah adanya desakan dari DPC GMNI Denpasar agar Gubernur Bali segera bersikap terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton, akhirnya hari ini (24/3), Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali merespon tuntutan dari para aktivis mahasiswa tersebut.

inBISNIS.id, JAKARTA - Drama konflik internal Partai Demokrat masih terus tersaji. Kedua kubu masih salih manunggu keputusan yang dikeluarkan oleh kementrian hukum dan HAM.

inBISNIS.id, DENPASAR - Rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton beras menuai banyak kecaman. Rencana tersebut mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan mahasiswa.