“Kita juga tetap mewaspadai perlunya antisipasi masa liburan yang cukup panjang, sehubungan dengan Natal dan Tahun Baru. Ini sebentar lagi kita akan memasuki adanya peningkatan mobilitas yang cukup tinggi, bahkan sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Perlu meningkatkan kewaspadaan kita” ucapkan saat rapat terbatas terkait evaluasi PPKM.

Meskipun indikator perkembangan COVID-19 di Indonesia kian membaik, namun di sisi lain, aktivitas masyarakat sehari-hari juga kian memesat. Oleh sebab itu, waspada akan lonjakan kasus dan munculnya gelombang ketiga, sedari dini Wapres dan pihak terkait akan terus melakukan upaya mitigasi, yakni 3T (testing, tracing, dan treatment) di samping mendorong cakupan vaksinasi secara massif. 

“Hal yang sudah kita capai ini perlu kita tetap pertahankan dan untuk itu saya kira kita harus terus memperkuat pertama soal testing, tracing, kemudian juga isolasi, treatment, dan vaksinasi” imbuhnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Wapres mendorong supaya fungsi PeduliLindungi terus diperkuat. 

Namun dari informasi yang telah dikumpulkan, antisipasi terhadap lonjakan kasus dan kerentanan munculnya gelombang ketiga yang dibahas pada Ratas tersebut, Wapres sama sekali tidak membicarakan penghapusan libur cuti natal dan tahun baru. 

Kendati demikian, DPR-RI akan mendukung jika Pemerintah menghapus libur cuti natal dan tahun baru demi mencegah mobilitas. 

“Kalau tidak dihapus, cuti bersama 24 Desember 2021 yang jatuh hari Jumat, akan memicu mobilitas warga untuk menghabiskan long weekend dan libur panjang akhir tahun. Ini tentu sangat riskan di masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berlalu seperti saat ini” ungkap Puan Maharani dirilis dpr.go.id (27/10/21).

Karena tidak semua warga negara terikat dengan kebijakan penghapusan cuti bersama, paling tidak, Wapres dalam Ratas tersebut berpesan agar seluruh pihak tetap waspada, tetap mengantisipasi mobilitas di akhir tahun yang dapat memicu kasus baru. 

(NMH/Redaksi)