Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Timur ini menelan anggaran Senilai Rp 3.017.082.000. Bahkan, hutan Mangrove ditebas demi proyek pembukaan jalan baru. Kini Proyek tersebut sama sekali tidak memiliki asas manfaat.

Dikabarkan, mangkraknya pengerjaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) itu dikarenakan gagalnya perencanaan hingga menyebabkan sebagian dana proyek dikembalikan ke kas Negara. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun media melalui HR (42) dari salah seorang pegawai yang bekerja di salah satu OPD di Lehong pada Rabu (27/10/2021), menjelaskan, proyek tersebut, tidak dilanjutkan karena gagal perencanaan.

"Itu proyek kemarin tidak selesai dikerjakan, diduga karena gagal perencanaan. Makanya 40% anggaran dikembalikan ke kas Negara,” katanya sembari mengingatkan media agar namanya tidak dipublikasikan.

Ia menjelaskan, proyek tersebut sempat menuai protes warga setempat, karena adanya pembabatan mangrove.

“Makanya sampai berujung laporan ke polsek Borong saat itu. Namun sampai saat ini tidak diketahui progres penanganannya,” tambah HR.

Lebih lanjut, HR meminta kepada unit Tipidkor Polres Manggarai Timur agar menyelidiki kembali proyek tersebut.

"Tipidkor Polres Matim, mestinya menyelidiki kembali. Bila perlu, datangkan Tim ahli atau tim teknis agar menghitung secara rinci terkait potensi kerugian Negara,” tukasnya.

Pekerjaan proyek jalan tersebut juga, sempat menuai protes, warga hingga berujung Laporan polisi pada tanggal 30 Oktober 2019 lalu dengan Nomor LP/28/X/2019/RES.M RAI/SEK/Borong. 

Yosep Sunardi P. Sani, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Lurah ( PLT) Lurah Kota Ndora pun turut diperiksa polisi.

Pantauan media ini di lokasi, pada Selasa (26/10/2021), tampak bangunan seperti tembok penahan, tumpukan material seperti batu dan pasir  berserakan dan tidak terurus.

Sementara hingga saat ini, kepala Dinas PUPR Kabupaten Matim, Yos Marto belum berhasil dikonfirmasi media.

(Iren Leleng/Redaksi)