“Tragisnya sikap Pemerintah Indonesia sangat lunak. Malah berdiam tanpa menentukan sikap.
"Kalau China makin kuat ototnya kira kita lemah. Malah komentar Menko Manives Luhut Binsar Panjaitan sangat tragis,” demikian kata Marwan Batubara dalam Wibiner yang bertajuk TEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA DI LAUT NATUNA UTARA, Rabu (27/10) malam.
Ia mengutip statement LBP mondar-mandirnya kapal perang China di Laut Natuna jangan dianggap serius.
“Saya sudah telepon Presiden Cina Xi Jinping secara kekeluargaan,” ujarnya.
“Kenapa Laut Natuna patut dipertahankan, selain masalah kedaulatan NKRI di sana tersimpan cadangan gas 222 triliun kaki kubik,” tutur mantan anggota DPD itu.
Sementara itu, pemakalah Anton Permana mengatakan untuk mempertahankan Laut Natuna yang notabene diklaim China, Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia dan Filipina ada tiga opsi dari segi militer.
Pertama sebagai reposition dengan mengandalkan kekuatan militer sendiri. Kedua berkoalisi dengan salah satu kekuatan militer, apakah Amerika dan sekutunya atau dengan Pemerintah Komunis Cina. Ketiga berkolaborasi dengan kedua kekuatan tersebut dengañ mengedepankan kepentingan nasional tegas Pemerhati Mangrove tsb.
Dalam ulasan pemateri DR Connie Rahakanduni Bakrie, tidak ada pilihan lain mulai sekarang harus melengkapi alutsista TNI. Tidak bisa lagi berdalih anggaran tidak ada. Harus mampu membuat atau memiliki rudal jarak jauh, pesawat jet tempur dan armada perang TNI AL yang memadai untuk mempertahankan Laut Natuna Utara tegas Pengamat Militer dan Pertahanan itu.
“Ketertutupan diplomasi Kemenlu menjadikan kita tidak tahu bagaimana diplomasi Jakarta tentang konflik terselubung di Laut Natuna maupun Laut Cina Selatan. Presiden tidak pernah memberi statemen masalah tersebut,” ujar Dr Marwan Batubara Direktur Eksekutif MESS itu.
“Selama pasca reformasi, diplomasi terhadap China tertutup,” papar Hendradjit.
Dilanjutkan Direktur Eksekutif Global Future Institute tersebut, dulu pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menganut politik dua sisi, bukan dua kaki.
“Soekarno tidak dibawah bayang bayang Cina begitupun diplomasi Soeharto. Makanya waktu Pemerintah Orde Baru mau membuka hubungan diplomatik dengan Cina tidak ada kendala, sebab hubungan pasca G30S PKI hanya dibekukan. Bukan memutuskan hubungan diplomatik,” kata Hendrajit.
Sementara itu, Dirjen Migas KESDM Prof Dr Tutuka Ariadji Ph D. menurut Moderator Bambang Susanto tidak hadir dalam kegiatan.
Menurut Moderator yang mantan Atase RI di Jerman, tujuan Webinar yang rutin diadakan Majelis Nasional KAHMI ini adalah untuk menentukan sikap. Kesimpulan dari seminar ini akan ditindak lanjuti dengan mengirim surat ke Pemerintah papar Ir H Ariza Patria MBA Koordinator Presidium KAHMI dalam sambutannya.
(Andi Rivai Pakki)
