Hal ini disampaikan Wali Kota pada Pengesahan Nota Keuangan dan Rancangan APBD di Gedung Eksekutif DPRD, Rabu (24/11) malam.
Menurut Wali Kota, Ada tiga program prioritas dari 14 program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Ternate 2021-2026, yakni Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua, Revitalisasi dan Penguatan Peran BUMD, dan Optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah.
Lebih jauh disampaikan Tauhid, bahwa Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 telah disetujui terdiri atas Pendapatan Daerah total Rp 1.010.373.921.078 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 126.305.231.487. Pendapatan Transfer sebesar Rp 880.370.896.011, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 3.697.793.580.
Selanjutnya Belanja disetujui sebesar Rp 1.010.373.921.078 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 783.406.237.934, Belanja Modal sebesar Rp 199.467.683.144, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 27.500.000.000.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda yang dihubungi INBISNS.ID secara terpisah mengatakan bahwa Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik, oleh karena itu pemkot Ternate harus betul-betul dapat mengoptimalisasi anggaran yang telah disahkan tersebut, dan dapat menjamin program-program prioritas dapat terlaksana dengan target yang sudah ditentukan tanpa ada lagi pinjaman pada pihak ketiga.
“Optimalisasi ini penting dilakukan agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memberikan dukungan bagi dunia usaha, dan yang terpenting adalah mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat secara agregat,” jelas Henny.
Terkait dengan program prioritas, Henny bilang, harus terus dikawal dan dikonsolidasikan anggarannya. Rencana APBD harus dilihat, dibuka dan dicek secara detail. Perhatikan output dan outcomenya, jangan dibelanjakan untuk banyak pos. Coba lakukan pada dua hal saja yang itu menjadi skala prioritas dan tentunya program tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat banyak,” pungkas Henny.
(ARH/Redaksi)
